PENDIDIKAN GAYA BANK DAN POLITIK LICIK PENGAJAR


Source of Google.com


Bank lazimnya dikenal sebagai lembaga tempat penyimpanan uang. Namun, di dunia pendidikan maka kita juga akan menjumpai istilah Banking Education atau pendidikan gaya bank sebagaimana yang disebutkan oleh Paulo freire dalam Pedagogy Of The Oppressed (pendidikan kaum tertindas).

Gaya bank dalam pendidikan mengibaratkan murid sebagai tempat yang berfungsi sebagai wadah untuk manabung ilmu oleh guru. Murid hanya sebagai objek dan guru sebagai subjek pengetahuan yang maha mengetahui segalanya. Ilmu yang diberikan (baca: dipaksakan) kepada siswa di telan mentah-mentah dan diterima sebagai sebuah entitas pengetahuan yang mutlak.

Bagi freire, pendidikan semacam ini telah menghilangkan unsur dialog dalam pendidikan yang mestinya berlangsung agar anak tersebut dapat memahami realitas kehidupannya. Anak-anak dicekoki dengan pelajaran yang jauh dari kondisi real lingkungan hidupnya sehingga menjadikan ia terasing dalam kehidupan sosialnya dan tidak mampu tampil sebagai pembawa gagasan pembaharuan dalam masyarakat.

Superioritas dan inferioritas juga akan muncul dengan gaya pendidikan demikian, dimana pengajar sebagai kelas penguasa dan murid sebagai kelas yang dikuasai. Dengan begitu segala keputusan mutlak di tangan pengajar dan peserta didik wajib untuk melaksanakannya. Itulah yang kemudian menjadikan sebagian pengajar untuk terus menjalankan politik iciknya guna mempertahankan status quo sebagai penguasa dalam kelas.

Dapat kita saksikan di sekolah-sekolah, peserta didik menjadi korban akibat adanya peraturan yang dibuat oleh pengajar dengan ancaman hukuman bagi yang melanggar meskipun aturan itu dibuat tanpa persetujuan dari siswa yang bersifat menekan dan wajib dilaksanakan. Hal tersebut berlangsung sampai keperguruan tinggi. Parahnya di perguruan tinggi, pengajar-pengajar (baca: dosen) akan semakin memperlihatkan kekuasaanya di dalam kleas. Mari kita lihat!

Disetiap awal perkuliahan maka mahasiswa akan diberikan sebuah kontrak atau perjanjian yang akan dijaankan selama satu semester, hal tersebut biasanya disebut sebagai kontrak perkuliahan. 

Perjanjian tersebut harus dijalankan oleh para mahasiswa dengan seribu macam jenis yang jika ditinjau lebih kritis tidaklah menyentuh subtansi dari pendidikan, hal tersebut dilakukan untuk mengekang daya kritis mahasiswa dengan ancaman jikalau dilanggar atau dipertanyakan mengenai perjanjian tersebut maka nilai akan berkurang atau malah tidak ada. Anehnya, perjanjian tersebut hanya mengikat untuk mahasiswa sedangkan untuk pengajar sendiri tidak ada perjanjian yang diikatkan kepadanya. Padahal seharusnya, pengajarlah yang harus memberikan contoh kepada muridnya. Misalnya saja, keterlambatan mahasiswa dianggap sebagai suatu kesalahan yang besar dan dapat berdampak terhadap nilai dan terkadang mahasiswa menyebabkan dia tidak boleh memasuki mata kuliah dengan tidak mempertimbangkan alasan apapun. Tetapi rancunya, jikalau dosen yang bersangkutan terlambat atau malah tidak hadir entah itu karena acara-acara alay tidaklah mendapatkan konsekuensi apapun alias boleh-boleh saja. Bukankah sudah kewajiaban dosen untuk datang memberikan pegetahuan tepat waktu dan mahasiswa berhak untuk mendapatkan pengetahuan sesuai dengan kebutuhannya?.

Potret pendidikan demikian terkadang disembunyikan akibat banyaknya peserta didik ( utamanya mahasiswa) yang tidak sadar dan lebih memiih untuk mengelap pantat pengajar (dosen) demi untuk mendapatkan nilai yang “menurutnya” bagus.

Harusnya, pengajar dapat sadar dengan tanggung jawab subtansialnya didalam pendidikan, bahwa mereka bukanlah penguasa dan bukanlah orang yang maha mengetahui serta memegang otoritas penuh didalam kelas. Akan tetapi, mereka adalah kawan berdialog bagi peserta didik terhadap permasalahan dalam kehidupan dan mencari solusi bersama. 

Hemat penulis, solusi tepat dalam mengatasi permasalahan pelik tersebut adalah dengan penerapan problem posing education (pendidikan hadap masalah) yang ditawarkan oleh Paulo freire, baik pendidik maupun peserta didik semuanya menjadi objek dalam pembelajaran sehingga akan muncul pembelajaran yang dialogis dan sesuai dengan realitas kehidupan yang dihadapi oleh siswa. oleh karena itu, harus lahir freire-freire baru sebagai penggerak revolusi pendidikan di Indonesia.



Penulis: Ahmad Muzawir Saleh

Komentar

  1. Unknown27 Desember 2018 pukul 10.02

    Saya juga mahasiswa, tetapi saya kurang sepakat pada bagian yang menerangkan "jikalau dosen yang bersangkutan terlambat atau malah tidak hadir entah itu karena acara-acara alay tidaklah mendapatkan konsekuensi apapun alias boleh-boleh saja", apalagi dengan kata "acara-acara alay". Menurut saya, apa yang telah penulis buat ini bersifat subjektif. Kalau ingin berbicara konsekuensi terhadap apa yg dilakukan dosen dan mahasiswa, seharusnya diklasifikasikan dulu hak dan kwajiban antara mereka, dan kalau hak dan kwajibannya berbeda, tidak bisa disamakan dong konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Pada dasarnya, Dosen tdk masuk kemungkinan krn ksbukan dlam menunaikan kewajiban lain, krn mereka wajib melaksanakan tri dharma seperti mengajar, meneliti dan pgabdian masyarakat. Jd bukan cuma ngajar kwajibannya. Sementara Mahasiswa tdk bisa ditolerir kalau tidak masuk krn memang basically mereka cuma punya tggung jwab belajar. Hal2 eksternal yg mengklaim mahasiswa punya tggung jwab sbg agent of change, social control dan moral of force itu pilihan individually, krn tdk ada yg menjelaskan scra legitimate bhwa itu wajib. Jadi kemungkinan tidak masuknya dosen atau mahasiswa disebabkan acara-acara alay itu lebih besar dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin ada dosen yang memang tidak sibuk karena alasan di luar mgerjakan tangung jawab dan boleh jadi ada juga mahasiswa yang tidak masuk karena kegiatan2 positif yang dia ikuti. Tetapi, tidak bijak kalau kita menjadikan itu sebagai data kemudian menjeneralkan. Karna idealnya, dosen memiliki tugas tri dharma yg seperti yg sy jelaskan td. Jd seharusnya itu menjadi dasar sebelum berbicara mengenai konsekuensi ketika dosen tidak masuk.

    BalasHapus
    Balasan
    1. EL-Merdeka27 Desember 2018 pukul 14.36

      saya rasa tridharma perguruan tinggi berlaku bukan hanya kepada dosen. dan saya rasa 3 fungsi mahasiswa memang tidak tercantum dalam peraturan apapun tetapi itu termakna dalam kata mahasiswa. identitas kemahsiswaan kemudian yang harus didasari oleh tiga hal tersebut.. kemudian dosen dan mahasiswa dalam konteks keadilan terhadap konsekuensi maka harusnya kegiatan alay dosen pun harus di kenakan konsekuensi. bagaimana kemudian mahasiswa dicekoki dengan berbagai macam hukuman sedangkan disisi lain dosen hidup seenaknya dan serba mengatur. kan lucu

      Hapus
  2. Unknown27 Desember 2018 pukul 10.06

    Oleh karenanya, berbicara mengenai kontrak perkuliahan terutama mengenai konsekuensi ketika tidak masuk, menurut saya tetap tidak bijak jika disamakan antara dosen dan mahasiswa, krn pada dasarnya mereka berbeda secara hak dan kwajiban.

    BalasHapus
    Balasan
    1. EL-Merdeka27 Desember 2018 pukul 14.37

      berbicara mengenai kontrak perkuliahan harusnya antara dua pihak harus sama2 terikat kontrak supaya ada keadilan, kalau cuman mahasiswa yang terkena kontrak sedangkan dosen tidak, kan tindakan semena-mena dan tak berpripengetahuan

      Hapus
  3. Unknown27 Desember 2018 pukul 10.10

    Kemudian, poin "baik pendidik maupun peserta didik semuanya menjadi objek dalam pembelajaran sehingga akan muncul pembelajaran yang dialogis dan sesuai dengan realitas kehidupan yang dihadapi oleh siswa". Menurut saya, hal ini sudah terjadi di status quo untuk konteks perkuliahan dimana dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa diberikan ruang untuk berkspresi sesuai dengan kemauan mereka selama itu masih dalam batas koridor yg wajar. Jadi apa yg dikemukakan Paulo freire hanya berlaku dalam konteks "siswa", bukan "mahasiswa", jadi tidak bisa disama ratakan.

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KOPI, BUKU, DAN CINTA

Gambar
“Kejahatan dan kesia-siaan ada karena manusia tak lagi sibuk dengan kopi, buku dan cinta (Jazuli Imam)” Mungkin seperti itu kira-kira jazuli imam dalam bukunya menggambarkan betapa buruknya hitup yang tak lagi bercengkrama dengan kopi, buku dan cinta. Tiga komponen ini memiliki peran utama dalam eksistensi kehidupan manusia, ketiganya akan memberikan efek besar bagi kehidupan. Kejahatan tak akan pernah ada jika manusia menyibukkan diri dengan minum kopi, membaca buku, serta bercinta. Kopi, yah mungkin dianggap larutan hitam yang jika bersentuhan dengan indra perasa manusia maka akan mendapatkan rasa pahit. Bicara kopi maka bicara tentang ide, diskusi dan tatap muka. Lepas dari halal haramnya, kopi telah memberikan semangat produktif dan hal-hal berguna dan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan, mulai dari hal-hal kecil hingga revolusi dimulai dari secangkir kopi. Banyak kejahatan dan kesalah pahaman yang terjadi karena kurangnya ngobrol sambil ngopi bareng. Kopi bagi mahasisw...
Baca selengkapnya

PENDIDIKAN DEHUMANISASI (Telaah Atas Situasi Pendidikan)

Gambar
"Yang aku temukan, kini pendidikan diisi oleh orang-orang berdasi, bertubuh tegap, dan bertampang sangar. yang aku temukan: pendidikan kini mahal, ilmunya mahal, apapun jadi mahal, semuanya serba mahal. Ada yang hilang dari pendidikan" Manusia merupakan makhluk yang berakal dan bebas untuk mencari kebenaran serta pengetahuan. Perjalanan proses pegetahuan akan membutuhkan wadah yaitu pendidikan. Lewat wadah tersebutlah manusia dapat bersosialisasi dan beradaptasi dalam budaya yang dianut. Pendidikan dengan kata lain adalah usaha untuk mempertahankan eksistensi kehidupan. Memandang posisi manusia dari seorang Paulo freire, di dunia ini sebagian besar manusia sedang menderita sedemikian rupa, sedangkan sebagian yang lain sedang menikmati kebahagiaan hasil jerih payah orang lain dengan cara yang tidak adil. Akan tetapi, yang menikmati ini justru merupakan kaum minoritas dalam umat manusia. Persoalan semacam itu disebut freire sebagai “Situasi Penindasan”. Bagi f...
Baca selengkapnya